Kopdes Merah Putih ini menjadi salah satu upaya pemerintahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menandatangani surat tentang pinjaman bank Himpunan Bank Milik Negara ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijamin oleh dana desa. Dengan adanya surat ini, isu pencairan kredit sudah selesai.
Hal itu merupakan hasil rapat antara Menkeu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025), di Jakarta.
Dengan adanya surat jaminan dari Kemenkeu itu, Purbaya menegaskan, masalah pendanaan KDKMP teratasi. Kini, tinggal menunggu realisasi pencairan kredit dari bank Himbara ke KDKMP yang sudah siap.
Mengenai total anggaran negara yang disediakan sebagai sumber dana kredit ke KDKMP, dia menyebut dana penempatan Rp 200 triliun plus dana saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp 16 triliun. Jadi, jumlah keseluruhan Rp 216 triliun.
”Pokoknya, kami sediakan dana penempatan Rp 200 triliun ke perbankan, ditambah Rp 16 triliun SAL APBN 2025. Saya tinggal charge dua persen. Setelah itu, KDKMP tinggal ikut skema pengajuan kredit sesuai ketentuan yang ada,” kata Purbaya.
”Tadi, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bilang, selama ada surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kalau pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dijamin Kemenkeu lewat dana desa, bank Himbara bisa langsung kucurkan kredit besok Jumat (24/10/2025). Hari ini, langsung saya tanda tangani surat jaminan bahwa pinjaman KDKMP dijamin dana desa,” ujar Purbaya saat doorstep dengan media, Kamis pukul 18.30 WIB, di Jakarta.
Saat sesi doorstep Kamis pagi, di Jakarta, Ferry menyampaikan, rapat dengan Purbaya dan Dony berlangsung singkat. Dari pengamatan Kompas, rapat berlangsung dari pukul 11.00 hingga 11.30 WIB.
Dalam rapat itu, menurut Ferry, ketiganya berupaya menyelaraskan pemahaman proses pencairan kredit dari bank Himbara kepada KDKMP. Tujuannya agar terjadi percepatan proses pembayaran kredit.
”Rapat sebentar dengan Pak Purbaya dan Pak Dony untuk mempercepat proses pembayaran kredit ke KDKMP mengingat pembangunan gerai, gudang, dan infrastruktur fisik lainnya sudah mulai berjalan. Kemarin Rabu (22/10/2025), kami juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas hal serupa,” kata Ferry.
Total plafon kredit dari bank Himbara ke KDKMP masih sama, yaitu maksimal Rp 3 miliar per unit koperasi. Dari plafon ini, sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur fisik dan sebagian untuk modal kerja.
”Tidak ada hambatan. Justru rapat ini untuk memperlancar (mempercepat) pencairan kredit. Sejalan dengan hal itu, berlangsung inventarisasi titik -titik lokasi tanah di desa yang bakal dipakai untuk membangun gerai dan gudang,” kata Ferry.
Pengunjung
Hari Ini
19
Minggu Ini
76
Bulan Ini
19
Tahun Ini
535